Refleksi 71 Tahun Peternakan Indonesia – BEM FAPET UB 2017

Refleksi 71 Tahun Peternakan Indonesia

refleksi 17

Tidak terasa agustus sudah berakhir, bulan dimana kita merayakan HUT Republik ini. Tapi, Munafik rasanya jika bilang Republik ini tidak lebih baik dari 71 tahun yang lalu. Nyatanya pedagang ayam lebih banyak dari 71 tahun yang lalu. Sayangnya, menjadi lebih baik tidak cukup untuk Republik ini, karena janji yang mengikat antara Republik dan rakyatnya adalah mensejahterakan.

71 tahun sudah sektor peternakan ini diwariskan dari penjajahan Jepang kepada Indonesia yang sebelumnya 350 tahun di kolongi Belanda. selama waktu itu sudah 7 Orang Presiden, silih berganti mentri membuat kebijakan berkaitan dengan peternakan. Dalam rentang yang sama swasembada digaungkan, hingga kini (yang artinya Republik ini masih belum selesai dengan urusan perut rakyatnya).

71 tahun sudah, peternakan kita tidak baik-baik saja. Boleh dibilang dari sektor hulu hingga hilir dikuasai perusahaan dan pemodal asing. Harga dan produksi daging yang tidak menentu. Harga dan ketersediaan pakan yang fluktuatif. Peternak kecil dipermainkan harga. Pedagang dan konsumen diajak was-was dengan kenaikan harga.

Dibawah presiden Jokowi, optimisme swasembada sempat mencuat setelah di masa kampanye beliau berjanji untuk menghentikan impor yang dianggap menyengsarakan petani dan peternak kecil. Tentu harapan besar ketika janji sudah diucapkan adalah KERJA NYATA untuk merealisasikannya. Tidak dipungkiri, Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dan kapal ternak adalah upaya yang sudah digarap pemerintah untuk merealisasikan janji-janjinya. Meskipun Presiden Jokowi kemudian minta perpanjangan waktu hingga 9 sampai 10 tahun lagi.

Tentu kerja-kerja pemerintah harus diapresiasi dan terus dikawal.

Sayangnya, kebijakan pemerintah tidak selamanya berorientasi kerakyatan. Pemerintah kembali membuka keran impor, diawali janji Presiden Jokowi untuk menurunkan harga daging sapi hingga Rp. 80.000. Demi merealisasikan janji beliau, kemudian dibukalah impor daging beku. Jelas hal ini merugikan peternak lokal, dimana mereka diminta bersaing dengan daging impor. Belum selesai peternak kita menghadapi daging beku impor, pemerintah ‘mengutus’ bulog mengimpor daging kerbau sebagai upaya menekan harga daging sapi karena harga daging kerbau ‘hanya’ Rp. 60.000 jauh dibanding daging sapi yang mencapai Rp. 100.000. Sebelumnya pemerintah juga membuat kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat dengan memberlakukan impor zone base menggantikan country base, seakan pemerintah mengabaikan kesehatan daging demi mendapat banyak alternatif impor daging sehingga harga dapat bersaing. Sekali lagi peternak dihantam ‘bogem’ kebijakan pemerintah.

Masih banyak lagi kisah peternak dipaksa berjuang sendirian. Masih ingat bagaimana kelangkaan jagung, pakan utama ayam? Lalu benarkah 71 tahun peternakan kita sudah merdeka? Hanya pertanyaan biasa tak perlu berfikir keras untuk menjawab. Cukup gunakan tenaga dan fikiran untuk menyelesaikan masalah peternakan kita.

Optimalisasi SPR mutlak dilakukan sebagai upaya gotong royong peternak dengan pemerintah. 50 pilot project harus secepatnya dikembangkan.

Sektor pakan selanjutnya harus menjadi fokus pemerintah. Secara sederhana, perlu dikembangkan daerah sentra pakan ternak yang menjadi lumbung bagi ketersediaan pakan. Kebijakan pro rakyat seperti kredit dengan bunga sangat rendah bisa menjadi solusi selanjutnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *